KRISIS PERBANKAN
Mengapa jika terjadi krisis perbankan pemerintah senantiasa berupaya untuk
mengatasinya? Bagaimanakah penanganannya jika terjadi kembali krisis perbankan
di Indonesia pada saat ini?
Pada
intinya, perbankan merupakan sentral bagi berjalannya perekonomian suatu
negara, khususnya Indonesia. Sistem perbankan amat penting untuk terus
diperkuat, khususnya dari segi pengawasan dan penjaminan simpanan. Sistem
perbankan juga harus terus dikoordinasikan dengan sistem/ kebijakan di sektor
moneter (mengingat perbankan merupakan alat moneter) dan dengan sistem/
kebijakan di sektor keuangan lainnya, serta paling utama ialah dengan sistem/
kebijakan di sektor riil.
Bank seperti jantung untuk kegiatan ekonomi suatu negara. Khususnya
Indonesia, bank merupakan sentral atau pusat dari semua kegiatan ekonomi yang
berjalan. Pelaku bisnis, hingga masyarakat menengah ke bawah, semua kalangan
membutuhkan jasa lalu lintas pembayaran dan fungsi intermediasi yang diberikan
perbankan. Sifat operasi dan produk yang ditawarkan oleh bank semuanya
menyangkut kepentingan publik, sehingga bank disebut pula sebagai komoditas
publik (public goods). Bank juga bertindak sebagai alat pengendali moneter
dan alokasi sumber dana dalam perekonomian.
Oleh karenanya, ketika terjadi krisis perbankan, maka dampak yang
ditimbulkan ialah langsung terhadap sektor riil (kegiatan konsumsi, produksi,
perdagangan, dan investasi yang dijalankan oleh publik), juga terhadap inflasi.
Secara cepat krisis perbankan akan menjadi krisis keuangan, kemudian berkembang
menjadi krisis sosial. Misal, perusahaan yang tidak memperoleh pinjaman dana
dari bank (atau yang permodalan dan keuangannya bermasalah) akan melakukan PHK terhadap
karyawannya, kemudian pengangguran semakin meningkat, hingga memengaruhi
atmosfir politik dan kepemimpinan (pemerintahan) Indonesia. Berikut ialah
dampak krisis ekonomi (krisis perbankan):[1]
a. Inflasi yang relatif terkendali menjadi hiperinflasi,
b. Masuknya modal asing dalam jumlah besar manjadi keluar dan larinya modal
dalam jumlah besar,
c. Tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi,
d. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat drastis,
e. Jumlah anak yang putus sekolah meningkat drastis,
f. Kejahatan meningkat tinggi dan banyak lagi dislokasi sosial dalam
intensitas yang tinggi.
Dengan demikian, melihat dampak yang dapat ditimbulkan ketika terjadi
krisis perbankan, maka wajar jika langkah yang dijalankan pemerintah
pertama-tama adalah memperkuat perbankan. Mulai dari pendirian dan daftar
perusahaan, manajemen, pengawasan, penjamin simpanan, dan lain sebagainya,
semuanya tentang perbankan secara mutlak harus direvitalisasi/ diperkuat. Hal
ini untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi.
Belajar dari krisis ekonomi 1998 misalnya, salah satu pemicu dari
terjadinya krisis tersebut adalah lemahnya sistem perbankan di Indonesia.
Antara lain kelemahannya adalah banyaknya bank dengan permodalan yang tidak
kuat, besarnya kredit macet dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang
lemah, dan kurangnya transparansi, pengawasan, dan good governance pada
perbankan dan otoritasnya (pada saat itu Bank Indonesia).[2]
Kemudian untuk menanggulangi krisis 1998 tersebut, Bank Indonesia melakukan
restrukturisasi terhadap perbankan. Sejak selesainya restrukturisasi tersebut
di tahun 1999, sistem perbankan mulai mengalami perbaikan, ditinjau dari sisi
permodalan, kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, maupun fungsi
intermediasi dan penyalur kredit untuk sektor riil.[3]
[1] Eli Karmeli dan Siti Fatimah, “Krisis Ekonomi Indonesia”, Journal of
Indonesian Applied Aconomics, Vol.2 No. 2 Oktober 2008, hlm. 163-173
[3] Perry Warjiyo, “Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter:
Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan, Maret 2006, hlm. 445.
Komentar
Posting Komentar