DISKUSI PERTANYAAN MATERI: HUKUM JAMINAN

1. Bagaimana kedudukan pengikatan jaminan dalam perjanjian utang piutang?

Kedudukan jaminan dalam perjanjian utang piutang adalah sebagai perjanjian accesoir yang bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaan pengikatan jaminan adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk bagi pengikatan jaminan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijamin.

2. Apa yang membedakan antara pengikatan jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik?

Perbedaan antara hak tanggungan, fidusia, hipotik, dan gadai terletak pada objek jaminan yang dijaminkan oleh debitur.

• Hak tanggungan yang dijaminkan adalah sertifikat dari benda tidak bergerak.
• Fidusia yang dijaminkan adalah surat tanda kepemilikan benda bergerak.
• Gadai yang dijaminkan adalah barangnya langsung.
• Hipotik yang dijaminkan ialah kapal yang berukuran 20 m3 berdasarkan ketentuan 314 KUH Dagang dan UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

3. Sebutkan prinsip-prinsip jaminan secara umum?

• Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal pasal 8 dan penjelasanya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini:

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (pasal 8 ayat (1))

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam peleksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdarkan prinsip syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah........”(penjelasan pasal 8 ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A ayat (1))

• Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kaualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia:

Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1))

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral); 2) Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).
“Pada prinsipnya dalam pembiaayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” (PAPSI 2003)

• Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 1132 berikut ini:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” (pasal 1131)
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pasal 1132).
Sebutkan masing-masing prinsip jaminan:

• Gadai

Pengikatan jaminan melalui Gadai memberikan jaminan kebendaan kepada krediturnya sebagai pemegang Gadai, artinya kreditur mempunyai hak menagih pelunasan piutangnya atas benda yang diikat dengan Gadai tersebut. Pengikatan jaminan melalui Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen kepada kreditur sebagai pemegang Gadai, artinya kreditur tersebut akan memperoleh pembayaran didahulukan atas piutangnya dari hasil pencairan

• Fidusia

Objek jaminan fidusia ialah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

• Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Pemberiannya merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya

• Hipotik

Lembaga Hipotik pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat jaminan utang yang berupa kapal laut berukuran bobot 20 m3 atau lebih sesuai dengan ketentuan pasal 314 KUH Dagang dan UU No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Pengikatan kapal laut melalui Hipotik memberikan kepastian hukum bagi kreditur sesuai dengan dibuatnya akta dan sertifikat Hipotik yang dalam praktek pelaksanaannya adalah berupa Akta Hipotik berdasarkan perjanjian pinjaman dan Akta Kuasa Memasang Hipotik.

4. Bagaimana cara pengikatan jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik?

• Cara pengikatan jaminan gadai, memberikan jaminan kebendaan kepada kreditur sebagai pemegang Gadai, artinya kreditur mempunyai hak menagih pelunasan piutangnya atas benda yang diikat dengan gadai tersebut. Memberikan hak didahulukan atau hak preferen kepada kreditur sebagai pemegang Gadaii.
• Cara pengikatan Hipotik, hanya digunakan untuk mengikat jaminan utang yang berupa kapal laut sesuai dengan ketentuan pasal 314 KUH Dagang dan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur sesuai dengan dibuatnya akta dan sertifikat Hipotik yang dalam praktek pelaksanaannya adala berupa Akta Hipotik berdasarkan perjanjian pinjaman dan Akta Kuasa Memasang Hipotik.
• Cara pengikatan Hak Tanggungan, dibebankan pada hak atas tanah seagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemberiannya merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya.
• Cara pengikatan Fidusia, dilakukan dengan cara pembuatan Akta Fidusia secara Nota Riil yang barang-barangnya bisa diperbaharui dibawah tangan dengan menggunakan laporan persediaan.

5. Bagaimana Cara eksekusi masing-masing bentuk jaminan?

Terhadap jaminan kredit yang diikat melalui Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia dimungkinkan untuk dieksekusi dengan melakukan pelelangan umum dan tata caranya telah diatur oleh ketentuan dari masing-masing lembaga jaminan tersebut di atas.

Eksekusi terhadap obyek jaminan kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan dimungkinkan melalui Cara (a) penjualan berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau (b) berdasarkan tilel eksekutoria! yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan melalui penetapan pengadilan. Kedua cara penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum.

Cara eksekusi yang hampir sama juga digunakan terhadap jaminan kredit yang diikat dengan Jaminan Fidusia. Penjualan melalui pelelangan umum juga dapat dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti karena diajukannya gugatan perdata kepada debitur untuk melunasi kredit yang tertunggak pada bank

6. Bagaimana kekuatan hak eksekutorial masing-masing bentuk jaminan?

Pemakalah pahami bahwa pada dasarnya semua lembaga jaminan memiliki hak eksekusi langsung (parate eksekusi). Namun meski demikian, tata cara ekseskusi objek jaminan yang dilakukan manakala debitur wanprestasi mesti memerhatikan hak-hak debitur atau tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh kreditur. Lebih lanjut, pemakalah uraikan kekuatan eksekusi masing-masing lembaga jaminan berikut ini:
Fidusia yakni:

• Apabila Debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dilakukan oleh penerima fidusia.
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dilaksanakan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

• Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Eksekusi Hak Tanggungan dan Hipotik
Tittle eksekutorial yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan melalui tata cara dengan menggunakan lembaga parate eksecutie sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Jenis eksekusi ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Eksekusi Gadai
Apabila debitur atau pemberi gadai cidera janji eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan gadai, dapat dilakukan cara berikut ini:

• Kreditur diberikan hak untuk menjual benda gadai ketika debitur ingkar janji (parate eksekusi), sebelum kreditur menjual benda yang digadaikan maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau pemberi gadai.
• Kreditur wajib segera memberitahukan kepada pemberi gadai apabila penjualan benda gadai telah ia lakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

7. Apa perbedaan antara fiat eksekusi dengan parate eksekusi?

Fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.

Parate eksekusi lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di  mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan urnum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

8. Apa problem pengikatan jaminan di Indonesia?

Problem pengikatan jaminan terletak pada pemahaman masyarakat ketika dia telah memberikan barang yang di gadai beranggapan bahwasannya barang tersebut menjadi milik perusahaan. Namun pada kenyataannya barang tersebut ialah milik pihak yang menggadaikan. Pemakalah mengutip permasalahan-permasalahan terkait lembaga jaminan fidusia dari hukum online di bawah ini:[1]
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Jika pemberi fidusia tidak mendapatkan persetujuan tertulis, ia akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal UU fidusia di bawah ini:

Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia
“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”
Pasal 36 UU Fidusia
“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Masyarakat Indonesia seringkali keliru dalam hal ini, sebabnya terdapat pada pengetahuan mereka mengenai hukum yang masih kurang. Karenanya, masih banyak masyarakat yang menggadaikan objek yang difidusiakan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan (misalnya). Problem yang selanjutnya ialah persoalan eksekusi jaminan fidusia, problem ini cukup menarik untuk dibahas. Berikut pemakalah uraikan problem eksekusi jaminan di bawah ini:[2]

Untuk  menjamin kepastian hukum bagi  kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah mendaftarkan jaminan tersebut kepada notaris, kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, kreditor dapat memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Timbul pertanyaan, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan  di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll).

Saat ini, banyak lembaga  pembiayaan (finance) dan bank (bank umum  maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.  Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia  dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak. Pembuatan akta otentik untuk mengikat jaminan fidusia bertujuan agar tidak ada pihak –utamanya pihak kreditor- yang berbuat sewenang-wenang dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.

9. Apakah pengikatan jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik dikenal dalam hukum Islam? Apa yang membedakannya?

Tidak ada, hal ini sebab di dalam hukum Islam hanya ada dua macam jaminan yakni kafalah, rahn, dan rahn tafjily. Jika dilihat dari konsepnya, rahn bisa disamakan dengan lembaga jaminan gadai, rahn tafjily dipersamakan dengan hak tanggungan, fidusia, dan hipotik, dan kafalah dengan jaminan atas nama orang (bukan jaminan kebendaan). Soal apakah lembaga jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik haram (tidak sesuai dengan prinsip syariah)? Pemakalah belum menemukan jawabannya, pertanyaan seperti ini, pemakalah pahami bisa dijawab dengan meneliti langsung kasus per kasus (penelitian empiris).

10. Adakah perbedaan antara pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah di Indonesia?

Perjanjian atau kontrak kredit itu mengharuskan adanya jaminan. Hal ini mutlak diberlakukan oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk menjalankan prinsip kehati-hatian. Jaminan bisa berupa jaminan orang atau agunan (jaminan kebendaan), biasanya untuk nasabah kartu kredit yang baru, bank akan meminta jaminan benda (agunan), namun untuk nasabah yang sudah dipercaya oleh bank, bank hanya akan meminta jaminan nama baik seseorang (jaminan perorangan, misalnya kafalah).

Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan murabahah dan akad pembiayaan (financing) lainnya, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh pembeli yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukan untuk kaum muslim saja; harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata; memenuhi 5 C yaitu: Character (watak); Collateral (jaminan); Capital (modal); Condition of Economy (prospek usaha); Capability (kemampuan). Bank Syariah menerapkannya rahn dan rahn tafijily sebagai perjanjian jaminan assessor untuk akad murabahah. Contoh dalam pembiayaan kredit rumah (KPR), bank syariah akan menjadikan rumah kredit tersebut sebagai agunan nasabah untuk bank dengan akad rahn tafjily.

https://projects.co.id/public/pages/account_activated?a=7c9214
[1]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c10519a22e5/akibatdiakses pada tanggal 5 November 2016
[2]http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangandiakses pada tanggal 5 November 2016